Detail Interest Area

Redaksi menerima kontribusi naskah, baik berupa opini, artikel, atau tulisan teknis.


Regulasi Baru Terkait Opsen Pajak Berlaku Mulai Januari 2025


Regulasi Baru Terkait Opsen Pajak Berlaku Mulai Januari 2025

Mulai Januari 2025, pemerintah Indonesia akan menerapkan regulasi baru terkait opsen pajak, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menyeimbangkan beban pajak di berbagai wilayah (Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu). Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan mulai diterapkan tahun depan, sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Opsen pajak adalah tambahan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah di atas pajak yang sudah ada. Tujuan dari penerapan opsen pajak ini adalah untuk memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan meningkatkan layanan publik. Opsen pajak akan diterapkan pada berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah pusat telah menetapkan bahwa opsen pajak akan mulai berlaku pada Januari 2025, dengan harapan bahwa persiapan yang matang dari pemerintah daerah dapat memastikan pelaksanaannya berjalan lancar. Opsen pajak ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, sehingga daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Mekanisme opsen pajak cukup sederhana namun memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Pertama-tama, pemerintah daerah akan menentukan besaran opsen pajak yang akan dikenakan berdasarkan kebutuhan anggaran dan potensi pendapatan daerah. Besaran opsen pajak ini harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat untuk memastikan tidak memberatkan masyarakat dan tetap dalam batas yang wajar. Jika seorang wajib pajak membayar PKB sebesar Rp3 juta, seluruh PKB tersebut menjadi pendapatan asli daerah (PAD) untuk provinsi. Bagian untuk kabupaten/kota dari PKB tersebut baru akan dibayarkan pada akhir semester atau akhir tahun. Opsen pajak akan ditambahkan pada pajak-pajak yang sudah ada. Misalnya, untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), jika saat ini PKB sebesar 1,5% dari nilai kendaraan, maka dengan adanya opsen pajak, tarif PKB bisa menjadi 2% atau lebih, tergantung pada keputusan pemerintah daerah. Berdasarkan UU HKPD dan Peraturan Pemerintah (PP) 35/2023, opsen PKB dan opsen BBNKB akan langsung diterima oleh kabupaten/kota melalui rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing dengan mekanisme split payment. Dalam UU HKPD, tarif opsen PKB dan opsen BBNKB telah ditetapkan sebesar 66%. Besaran opsen PKB dan opsen BBNKB yang harus dibayar ditentukan oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut dan harus dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD ini dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Proses penetapan ini diharapkan transparan dan melibatkan partisipasi publik untuk menghindari keberatan dari masyarakat. Pemerintah daerah juga diharuskan untuk memberikan laporan periodik tentang penggunaan dana dari opsen pajak ini. Laporan ini harus transparan dan dapat diakses oleh publik untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, pemerintah pusat akan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan opsen pajak sesuai dengan tujuan awal yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. (Nawa & CA)

Kesimpulan:

Penerapan regulasi baru terkait opsen pajak yang mulai berlaku Januari 2025 merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan otonomi dan kemampuan finansial pemerintah daerah. Dengan tambahan pendapatan dari opsen pajak, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, kesuksesan penerapan opsen pajak ini sangat bergantung pada persiapan yang matang, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta transparansi dalam pengelolaan dan pelaporannya. Penerapan opsen pajak ini juga memerlukan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi tentang manfaat dan mekanisme opsen pajak perlu dilakukan secara intensif. Masyarakat perlu memahami bahwa tambahan pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan opsen pajak.

Sumber: